Aroma Busuk di Rumah Wakil Bupati: Sengkarut Suap dan Setoran Wajib Pahlawan Tanpa Tanda Jasa

Redaksi 7 Juni 2026 5 menit baca
Bagikan:
Aroma Busuk di Rumah Wakil Bupati: Sengkarut Suap dan Setoran Wajib Pahlawan Tanpa Tanda Jasa

JAMBICYBER.ID, KERINCI - Ruang kelas seharusnya menjadi tempat menenun masa depan, namun di Kabupaten Kerinci, Jambi, ia menjelma menjadi ladang pemerasan yang subur. Praktik pungutan liar (pungli) dan gratifikasi di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci diduga kuat tidak lagi sekadar aksi lancung oknum individual. Praktik ini telah bermutasi menjadi kejahatan birokrasi yang sistematis, terstruktur, dan masif.

Penelusuran Jambicyber mengungkap pusaran uang haram ini bergulir tiada henti. Dimulai dari karut-marut seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2023, hingga pemotongan dana tunjangan sertifikasi guru yang masih bertahan hingga pertengahan Juni 2026. Ironisnya, skandal yang diprediksi merugikan para guru hingga puluhan miliar rupiah ini, kini mulai menyenggol elite tertinggi di pemerintahan kabupaten setempat.

Rantai pemerasan terhadap para guru honorer dan pendidik di Kerinci dirancang sangat rapi dengan modus yang beragam. Langkah awal dimulai dari hal minor namun esensial: pengambilan Sertifikat Pendidik (Serdik) melalui program Pendidikan Profesi Guru (PPG) periode 2023–2024. Para guru yang membutuhkan Serdik sebagai syarat mutlak lolos administrasi dipatok tarif Rp 50 ribu hingga Rp 70 ribu per orang.

Namun, angka itu nyatanya hanya pemanasan. Lahan basah sesungguhnya berada pada proses kelulusan seleksi Guru PPPK di tahun yang sama. Jabat erat antarpejabat teras kedinasan diduga menjadi kunci pelolosan ratusan peserta secara ilegal.

Dari informasi yang dihimpun oleh media Jambicyber mengungkapkan, mantan Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan (GTK) saat itu, Efridonal, bersama Kepala Dinas Pendidikan periode tersebut, Murison, diduga kuat menjadi aktor intelektual di balik jual-beli kursi kelulusan guru PPPK. Tarif yang dibebankan kepada para guru honorer yang pasrah di ambang ketidakpastian nasib itu tergolong fantastis di antara Rp 30 juta hingga Rp 60 juta per kursi.

Jika dikalkulasikan dari total lebih dari 600 Guru PPPK yang dinyatakan lulus pada periode tersebut, perputaran uang haram dari praktik ini diperkirakan dengan mudah menembus angka miliaran, bahkan diduga mencapai puluhan miliar rupiah.

Alih-alih mereda setelah menuai sorotan, praktik koruptif di Disdik Kerinci justru bertransformasi menjadi lebih rapi dan mekanis. Efridonal, yang kini mendapat promosi jabatan sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan sekaligus memegang kendali penuh sebagai admin sertifikasi dan Data Pokok Pendidikan (Dapodik), kembali diterpa isu miring yang tak kalah menyengat.

Ia diduga kuat mengorganisasi pungli sebesar Rp 300 ribu per guru untuk setiap proses pencairan dana sertifikasi. Berbeda dengan cara-cara konvensional, kali ini sistem yang digunakan memanfaatkan struktur organisasi resmi sekolah agar terlihat legal atau setidaknya, tersamarkan.

Skenarionya berjalan mekanis: uang pungutan dari para guru di lapangan dikumpulkan terlebih dahulu di tingkat kecamatan melalui jaringan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S). Setelah dana terkumpul secara kolektif di tangan K3S, barulah setoran tersebut dialirkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci. Uang ini disebut-sebut sebagai pelumas wajib agar pencairan hak sertifikasi guru tidak dipersulit atau dihambat oleh sistem.

Aroma busuk yang kian menyengat ini akhirnya memicu guncangan di internal birokrasi Kabupaten Kerinci. Berdasarkan informasi dari sumber tepercaya yang menolak disebutkan identitasnya demi alasan keamanan, Wakil Bupati Kerinci, Murison yang notabene adalah Kepala Dinas Pendidikan saat kasus suap PPPK itu bergulir dikabarkan telah memanggil Efridonal beserta beberapa kroninya.

Menariknya, pertemuan tersebut tidak digelar di kantor pemerintahan, melainkan secara tertutup di kediaman pribadi sang Wakil Bupati. Manuver ini langsung memantik kecurigaan publik. Berhembus kabar bahwa dalam pertemuan itu, Murison mendesak Efridonal untuk segera meredam dan menyelesaikan kasus gratifikasi guru yang saat ini sedang menjadi bola liar dan viral di media sosial.

Sumber lain yang enggan dicantumkan namanya membenarkan adanya tensi tinggi dalam pertemuan tersebut. Murison disebut-sebut meradang terkait kasus sertifikasi guru di Dinas Pendidikan yang kini mencuat ke permukaan.

"Diduga Murison memberikan instruksi untuk menyelesaikan masalah yang ada saat ini," ujar sumber tersebut, memberikan konfirmasi normatif atas kepanikan yang terjadi.

Sampai berita ini diturunkan, Wakil Bupati Murison memilih bungkam. Upaya konfirmasi yang dilayangkan oleh jurnalis Jambicyber.id terkait kabar pemanggilan khusus dan hubungannya dengan isu pungli sertifikasi guru ini tidak mendapatkan respons mendetail. Murison enggan memberikan jawaban atas apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu rumah pribadinya.

Mencuatnya pertemuan bawah tanah antara Wakil Bupati dan Sekretaris Disdik ini memantik reaksi keras dari para pengamat dan aktivis daerah. Aktivis Kerinci, Edward P, secara terbuka mempertanyakan motif nyata di balik pemanggilan mendadak tersebut. Ia menilai ada indikasi kuat kepanikan di tingkat elite untuk menyelamatkan diri dari jerat hukum.

"Logikanya, seorang Wakil Bupati memanggil bawahannya ke rumah pribadi, berarti ada masalah sangat serius yang harus dituntaskan. Sepertinya yang dibahas oleh Wakil Bupati Murison dan Sekretaris Disdik Efridonal serta rekanannya bukan persoalan sepele. Apa yang sebenarnya mereka bahas dan sembunyikan?" ujar Edward dengan nada sindiran tajam saat diwawancarai, Kamis (7/6/2026).

Aktivis lain, Jazuar, juga menekankan bahwa publik berhak mengetahui keterkaitan historis antara Efridonal dan Murison. Hubungan keduanya telah terbangun sejak mereka berada di pucuk pimpinan kedinasan saat tangki uang haram PPPK diduga mulai dikumpulkan.

"Benarkah (pertemuan itu) diduga untuk menyelesaikan persoalan sertifikasi di Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci?" gugat Edward.

Ketika hak-hak guru dipotong demi pelumas birokrasi dan kelulusan aparatur negara dihargai dengan tarif puluhan juta, reformasi birokrasi di Kerinci jelas sedang berada di titik nadir. Publik kini menunggu keberanian aparat penegak hukum untuk mengendus aroma busuk yang sudah lama menyengat ini. (Feng) 

Post Views: 25

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!

Tulis Komentar