JAMBICYBER.ID, KERINCI - Slogan ketegasan aparat kepolisian kembali diuji di ujung barat Provinsi Jambi. Di balik antrean mengular kendaraan yang mencari tetesan Bio Solar subsidi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Kumun Debai, Kabupaten Kerinci, aroma kongkalikong antara mafia bahan bakar minyak (BBM) dan oknum aparat tercium menyengat.
Janji manis Kapolres Kerinci, AKBP Ramadhanil, dalam rapat koordinasi lintas instansi pada Rabu (3/6), yang menegaskan "tidak ada lagi toleransi terhadap praktik kecurangan distribusi BBM," kini berbalik menjadi sasaran kritik tajam. Alih-alih tertib, semrawutnya distribusi solar subsidi justru makin telanjang di depan mata.
Aktivis Kerinci, Edward P, secara terbuka menyindir mandulnya penegakan hukum di wilayah tersebut. Ia menyoroti pamflet maklumat yang disebar Polres Kerinci pada Kamis (4/6), yang dinilai hanya menjadi pajangan kertas tanpa taji.
"Mungkin sudah cocok sekali untuk slogan baru ialah ketegasan musiman Polres Kerinci," cetus Edward dengan nada sindiran yang tajam, Sabtu (6/6/2026). "Pak Kapolres Kerinci yang terhormat, jangan lagi tutup mata terkait keberadaan mafia BBM di Wilayah Kerinci dan Sungai Penuh."
Dugaan bahwa SPBU Kumun Debai dikendalikan oleh kekuatan informal bukan tanpa dasar. Seorang sopir ekspedisi dari luar daerah yang kerap kali mengisi BBM di SPBU tersebut membeberkan bagaimana sistem antrean dikangkangi secara vulgar.
Saat para sopir mandiri yang harus menghidupi anak istri mereka, dengan ikut tertib mengantre di luar pagar jalur masuk hingga berhari-hari, kelompok yang diduga kuat merupakan jaringan pelansir BBM justru masuk dengan leluasa melawan arus melalui jalur keluar.
"Kita selalu menurut antrian di luar pagar... Yang putra daerah sana malah masuknya di jalur keluar, dan leluasa bisa dia masuk dari jalur keluar, atau memotong antrian untuk ngambil Bio Solar Subsidi yang di depan," ungkap sumber tersebut kepada Jambicyber.id, Minggu pagi (7/6/2026).
Nahas bagi para sopir yang jujur, begitu giliran mereka tiba di depan nosel pompa, petugas SPBU kerap kali menyatakan pasokan solar telah habis. Skenario ini berulang keesokan harinya. Para sopir terpaksa bermalam di dalam kabin truk, sementara kendaraan pelansir yang menyerobot antrean melenggang tanpa tersentuh.
Lebih jauh, sumber tersebut membongkar alasan di balik pembiaran ini. "Mobil lansir malah dibiarkan, dan masalahnya dia tidak berani menangkap mobil lansir, masalah anggota semua dikingannya (dibekingi)," ujarnya.
Dalam investigasi mengindikasikan bahwa macetnya pasokan solar subsidi bagi publik bukan karena kelangkaan kuota dari Pertamina, melainkan akibat adanya penyedotan sistematis berskala besar. Solar subsidi dari SPBU di Kerinci dan Sungai Penuh diduga kuat sengaja ditimbun untuk kemudian dilarikan keluar daerah demi memasok kebutuhan alat berat di kawasan pertambangan emas tanpa izin (PETI) atau tambang emas ilegal yang menjamur di wilayah Provinsi Jambi.
Disparitas harga yang menganga antara solar subsidi dan solar industri menjadi bahan bakar utama yang menghidupkan bisnis haram ini, membuat para mafia mampu membeli pengawasan dari oknum-oknum berwajib.
Padahal, secara regulasi, pembatasan kuota harian telah dipatok ketat, maksimal 30 liter untuk kendaraan roda empat dan 60 liter untuk kendaraan roda enam, serta larangan total bagi mobil mewah mengonsumsi Bio Solar. Wakapolres Kerinci, Kompol Gumuntar Aritonang, sebelumnya bahkan sempat mengancam akan memproses hukum siapapun oknum aparat baik Polisi, TNI, maupun Satpol PP yang nekat bermain sebagai deking.
Namun, di lapangan, ancaman tinggal ancaman. Hingga berita ini diturunkan, riak keresahan masyarakat Kerinci terus memuncak menanti pembuktian dari korps bhayangkara, kapan para mafia solar dan oknum deking itu akan diseret ke pengadilan, ataukah hukum akan tetap tumpul ketika berhadapan dengan kilau emas ilegal? (Feng)
