JAMBICYBER.ID, SUNGAI PENUH - Jeritan para tenaga medis di RSUD Mayjen H.A. Thalib Kota Sungai Penuh tampaknya harus kalah riuh oleh proyek pengadaan instalasi listrik di rumah sakit tersebut. Di saat ratusan ujung tombak pelayanan kesehatan menanti kepastian pencairan hak mereka, manajemen rumah sakit diduga kuat melakukan manuver anggaran yang sarat masalah dengan mengalihkan dana jasa medis demi memuluskan sebuah proyek fisik.
Informasi yang dihimpun dari sumber yang tidak mau dicatut kan namanya, sebut saja Mr. X mengungkapkan tabir kelam di balik tersendatnya hak-hak para nakes. Menurut dia, mandeknya pencairan bukan sekadar urusan birokrasi atau proses penggodokan Peraturan Wali Kota (Perwako) yang tak kunjung usai. Ada aroma penyimpangan anggaran yang jauh lebih menyengat.
"Kemungkinan besar ada dugaan dana jasa medis itu susah dibayarkan karena lebih kurang puluhan persen dari total dana tersebut sudah terpakai untuk proyek instalasi listrik di RSUD," bisik Mr. X kepada Jambicyber.id, awal pekan ini.
Dugaan pengalihan sepihak hingga hampir separuh dari total hak tenaga medis ini sontak memicu gelombang kritik tajam dari para aktivis di wilayah Kerinci dan Sungai Penuh. Kebijakan manajemen yang dipimpin oleh Direktur Utama RSUD, dr. Rofi Irman, dinilai telah mencederai rasa keadilan dan melanggar skala prioritas kemanusiaan.
Aktivis Kerinci-Sungai Penuh, Jazuar, menilai langkah yang diambil jajaran direksi RSUD Mayjen H.A. Thalib sebagai tindakan yang tutup mata dan tidak peka terhadap nasib bawahannya. Alih-alih memberikan klarifikasi yang transparan terkait dugaan pengalihan anggaran ini, pihak manajemen justru memilih aksi bungkam.
"Miris kita melihat kejadian hari ini! Entah apa yang mereka pikirkan. Kenapa tidak mereka menyelesaikan masalah dana jasa medis tersebut terlebih dahulu?" cecar Jazuar, Selasa (16/6/2026).
Menurut Jazuar, sikap defensif dan aksi diam dari sang Dirut hanya akan mengorbankan para staf bawahannya yang berada di garda terdepan pelayanan. Di saat para nakes dituntut bekerja profesional melayani masyarakat banyak, hak dasar mereka justru digantung tanpa kepastian yang jelas.
"Jangan tutup mata terkait dana jasa medis, Pak Dirut. Coba lihat anggotamu sedang menjerit saat ini," ketusnya.
Kejanggalan ini memantik pertanyaan besar, mengapa proyek fisik instalasi listrik dinilai jauh lebih mendesak ketimbang urusan perut para tenaga medis? Muncul spekulasi bahwa ada tekanan atau keinginan dari pihak manajemen untuk sekadar menyenangkan patron politik atau atasan di tingkat birokrasi kota, ketimbang menyelamatkan hajat hidup karyawannya sendiri.
"Kami tahu Pak Dirut capek memikirkan persoalan anggotanya. Tetapi mereka juga membutuhkan hak itu. Jangan hanya menyenangkan atasan saja," tegas Jazuar, menyiratkan adanya indikasi kultur Asal Bapak Senang (ABS) yang mengorbankan hak publik.
Hingga berita ini diturunkan, konfirmasi resmi yang dilayangkan kepada Direktur Utama RSUD Mayjen H.A. Thalib, dr. Rofi Irman, terkait kebenaran alokasi puluhan persen dana jasa medis yang mengalir ke proyek listrik tersebut, belum mendapatkan jawaban konkret. Di koridor-koridor rumah sakit, desas-desus kian kencang, sementara para nakes hanya bisa menanti dalam ketidakpastian, dan sampai kapan hak mereka terus 'disetrum' untuk mendanai proyek fisik yang tak kunjung terang benderang urgensinya. (Feng/Ep)
