JAMBICYBER.ID, SUNGAI PENUH – BEM Nusantara Provinsi Jambi secara resmi merilis hasil kajian mendalam dari program Ramadhan Mengabdi : Laboratorium Kebijakan Daerah terhadap Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang RPJMD Kota Sungai Penuh 2025-2029. Kajian ini difokuskan pada proyeksi kerangka pendanaan yang akan menjadi tulang punggung pembangunan Kota Sungai Penuh selama lima tahun ke depan.
Fadhil Ikhsan Mahendra, Koordinator Daerah BEM Nusantara Provinsi Jambi, menyatakan bahwa berdasarkan data pada dokumen tersebut, postur belanja daerah menunjukkan ketidakseimbangan yang berisiko menghambat akselerasi infrastruktur publik.
"Kami telah memetakan seluruh anatomi belanja daerah dalam RPJMD tersebut. Hasilnya menunjukkan bahwa prioritas anggaran masih sangat berat pada sisi operasional birokrasi, sementara investasi fisik untuk rakyat mendapatkan porsi yang minim," ungkap Fadhil.
Rincian Postur Belanja Daerah dalam RPJMD 2025-2029:
Berdasarkan dokumen resmi, rata-rata alokasi belanja daerah terbagi menjadi empat pilar utama,
1. Belanja Operasi (67,97%): Dominasi anggaran yang digunakan untuk gaji pegawai, tunjangan, biaya rapat, alat tulis kantor, dan perjalanan dinas.
2. Belanja Modal (18,01%): Alokasi untuk pembangunan fisik seperti jalan, jembatan, irigasi, dan gedung publik yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
3. Belanja Transfer (13,80%): Alokasi dana yang diteruskan ke tingkat desa melalui Alokasi Dana Desa (ADD) dan bagi hasil pajak/retribusi.
4. Belanja Tidak Terduga (0,22%): Dana cadangan untuk penanggulangan keadaan darurat atau bencana alam
BEM Nusantara menyoroti rasio Belanja Operasi yang hampir mencapai 68%.
"Sangat sulit membayangkan percepatan visi 'JUARA' jika uang rakyat habis dikonsumsi oleh mesin birokrasi. Belanja Modal yang hanya 18% adalah angka yang sangat kecil untuk membiayai kebutuhan infrastruktur di 11 kecamatan yang saat ini masih banyak memerlukan perbaikan," tegas Fadhil.
BEM Nusantara menuntut adanya rasionalisasi pada Belanja Operasi. Anggaran perjalanan dinas dan biaya seremonial harus dipangkas secara signifikan untuk dialihkan ke penambahan Belanja Modal demi kesejahteraan rakyat yang lebih nyata.
"Data ini tidak kami buat-buat, ini adalah fakta dalam dokumen negara. Kami menantang Pemerintah Kota Sungai Penuh dalam audiensi mendatang untuk menjelaskan secara logis. bagaimana infrastruktur bisa maju dan kemiskinan bisa turun jika porsi pembangunan fisik hanya diberikan sisa-sisa anggaran?" tutup Fadhil.
