JAMBICYBER.ID, KERINCI – Lebaran di ambang pintu, namun awan mendung justru menggelayuti nasib ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Di tengah melambungnya harga kebutuhan pokok menjelang Idulfitri, kepastian hak-hak dasar pegawai seperti Tunjangan Hari Raya (THR) dan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) justru "hilang ditelan bumi".
Ketidakpastian ini memicu kegaduhan hebat di internal birokrasi. Namun, yang paling memantik amarah publik adalah sikap diam seribu bahasa dari dua pucuk pimpinan daerah: Bupati Kerinci, Monadi, dan Wali Kota Sungai Penuh, Alfin.
Aktivis vokal Kerinci-Sungai Penuh, Yolan, melempar kritik pedas terhadap fenomena ini. Ia menilai ada kejanggalan dalam prioritas pengelolaan keuangan daerah di kedua wilayah tersebut.
Secara sarkas, Yolan menyebut Monadi dan Alfin sangat kompak bukan dalam prestasi, melainkan kompak dalam menutup keran informasi terkait hak pegawai.
"Kami mendesak penjelasan tegas! TPP ASN di Kerinci dan Sungai Penuh belum cair hingga detik ini. Mirisnya, para ASN seolah dipaksa pasrah menghadapi sikap abai kedua pemimpin ini," tegas Yolan dengan nada tinggi, Kamis (12/3/2026).
Yolan memperingatkan bahwa kebuntuan informasi ini telah menciptakan bola salju kegaduhan. Jika tidak segera diklarifikasi, spekulasi liar mengenai kesehatan kas daerah akan terus liar menggelinding di tengah masyarakat.
Sentimen negatif kian memuncak saat keluhan dari dalam benteng pemerintahan mulai bocor. Berdasarkan penelusuran, kondisi finansial kedinasan di dua wilayah ini benar-benar sedang tercekik.
Sumber internal, yakni HA (ASN Kabupaten Kerinci) dan PW (ASN Kota Sungai Penuh), membeberkan fakta pahit tersebut, bukan hanya TPP dan THR yang gelap, bahkan dana Uang Persediaan (UP) untuk operasional kantor pun kabarnya masih buram alias belum ada kabar.
Terdapat tiga poin krusial yang menjadi potret merah manajemen keuangan di bawah kepemimpinan Bupati Kerinci, Monadi, dan Wali Kota Sungai Penuh, Alfin,
1. Harapan ASN untuk mencicipi Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) guna menutupi kebutuhan Lebaran tampaknya masih jauh dari panggang api. Hingga saat ini, status pencairan TPP dinyatakan kabur. Pemerintah daerah dinilai gagal memberikan linimasa yang jelas, meninggalkan para pegawai dalam teka-teki finansial yang tidak berujung.
2. Di saat daerah lain mulai mengumumkan jadwal pencairan Tunjangan Hari Raya (THR), Kerinci dan Sungai Penuh justru membisu. Tidak ada surat edaran maupun pengumuman teknis yang dikeluarkan oleh Bagian Keuangan. Ketiadaan instruksi ini memicu kekhawatiran massal bahwa THR tahun ini akan mengalami keterlambatan serius atau bahkan terhambat kendala anggaran yang belum teratasi.
3. Kondisi paling mengkhawatirkan muncul dari sektor pelayanan publik. Dana Uang Persediaan (UP) yang merupakan "napas" operasional setiap dinas dikabarkan masih belum ada kabar.
"Di Sungai Penuh, kabarnya dana UP saja belum cair, apalagi TPP dan THR. Belum ada kabar sama sekali," keluh PW.
Senada dengan itu, HA mengakui bahwa nasib ASN di Kerinci setali tiga uang dengan tetangganya. "Kami merasakan penderitaan yang persis sama," cetusnya.
Tersendatnya aliran dana krusial ini dianggap sebagai "Rapor Merah" bagi manajemen keuangan di bawah kepemimpinan Monadi dan Alfin. Di saat ASN sangat membutuhkan biaya ekstra untuk menghadapi hari raya, pemerintah daerah justru terlihat gagap dalam memenuhi hak normatif pegawainya.
Hingga berita ini diterbitkan, Bagian Keuangan Kabupaten Kerinci maupun Kota Sungai Penuh belum dapat dihubungi. Untuk meminta klarifikasi resmi mengenai kendala teknis yang menyebabkan "kiamat kecil" bagi ekonomi para ASN di wilayah tersebut. (Red/Feng)
