JAMBICYBER.ID, KERINCI - Sandiwara seabad kebun teh Kayu Aro kini memasuki babak akhir. Menjelang tahun 2027, di saat para pejabat sibuk bersolek dengan perhelatan internasional Kerinci 100 dan euforia warisan sejarah, ribuan warga di kaki Gunung Kerinci justru sedang menghitung mundur kemerdekaan mereka dari kepungan lahan korporasi. Di balik hamparan hijau yang dipuja dunia sebagai 'Sekepal Tanah dari Surga', tersimpan realitas pahit warga lokal yang selama seratus tahun hanya menjadi penonton di atas tanah leluhurnya sendiri.
Koordinator Daerah BEM Nusantara Wilayah Provinsi Jambi, Fadhil Ikhsan Mahendra, secara resmi menyatakan sikap tegas menolak segala bentuk perpanjangan HGU PTPN IV di Kayu Aro.
"Cukup sudah seratus tahun masyarakat sekitar hanya menjadi penonton di atas tanah leluhurnya sendiri. kami datang untuk menutup pintu perpanjangan bagi korporasi yang hanya memanen keuntungan di atas penderitaan warga yang ruang geraknya dibatasi," tegas Fadhil, Selasa (31/3/2026).
Keberadaan HGU telah menciptakan hambatan sistemik bagi pembangunan desa sekitarnya. Warga kesulitan membangun sekolah, puskesmas, hingga jalan desa karena status lahan yang diklaim sebagai aset perusahaan. Tahun 2027 harus menjadi momentum "Kemerdekaan Agraria" melalui skema redistribusi lahan (TORA).
Sebagai langkah awal, BEM Nusantara wilayah provinsi jambi mengajak dan mendesak Komisi II DPRD Kabupaten Kerinci untuk segera melakukan Agenda Verifikasi Lapangan Bersama. Bem Nusantara menuntut peran sebagai verifikator independen guna memastikan data yang dihimpun jujur dan tidak dimanipulasi oleh kepentingan korporasi.
BEM Nusantara juga mengingatkan bahwa Menteri ATR/BPN Nusron Wahid tengah melakukan moratorium terhadap perpanjangan HGU seluas 1,67 juta hektar demi reforma agraria yang pro rakyat. Jika DPRD Kerinci tetap bungkam dan takut melakukan pengawasan lapangan, maka BEM Nusantara bersama rakyat yang akan menjemput paksa keadilan itu sendiri.
"Tahun 2027 adalah momentum 'Kemerdekaan Agraria' bagi warga di Kayu Aro. Pilihan hanya satu, kontrak selesai, tanah kembali ke rakyat!" tutup Fadhil. (*)
