JAMBICYBER.ID, SUNGAI PENUH - Aroma tidak beres menyeruak dari pengelolaan hak keuangan tenaga kesehatan di RSUD Mayjen H.A. Thalib, Kota Sungai Penuh, Jambi. Dana jasa medis yang menjadi hak para dokter dan perawat dilaporkan mandek selama hampir setengah tahun, terhitung sejak Januari hingga Juni 2026. Alih-alih memberikan kepastian, jajaran pembuat kebijakan di kota ini justru mempertontonkan aksi saling lempar tanggung jawab dan bungkam.
Direktur Utama RSUD Mayjen H.A. Thalib, dr. Rofi Irman, berdalih bahwa pihak manajemen rumah sakit terikat oleh regulasi yang belum rampung. Menurut dia, pencairan dana tersebut masih tersandera oleh proses birokrasi di tingkat Pemerintah Kota.
"Ya, kita masih menunggu Perwako (Peraturan Wali Kota) terbaru untuk mencairkan semua dana jasa medis," ujar Rofi saat dikonfirmasi, Jumat (5/6/2026).
Rofi mengklaim bahwa regulasi tersebut saat ini tengah disesuaikan. "Perwako sedang digodok saat ini, untuk menyesuaikan dana jasa medis tersebut," katanya, tanpa merinci poin penyesuaian yang dimaksud maupun transparansi nominal nominal yang berhak diterima para nakes setiap bulannya.
Ketidakjelasan ini kian memuncak saat dikonfirmasi kepada Wali Kota Sungai Penuh, Alfin. Orang nomor satu di Kota Sungai Penuh itu enggan memberikan penjelasan substantif terkait sejauh mana draf Perwako tersebut diproses, atau mengapa hak para tenaga medis harus dikorbankan demi urusan administratif yang berlarut-larut.
Alfin memilih melempar bola panas tersebut kepada bawahan yang membidangi humas dan protokol.
"Hubungi Suharyadi Prokopim. Saya lagi acara, biar dia yang dikonfirmasinya," tutur Alfin saat di konfirmasi melaui cheat Whatsapp.
Namun, instruksi Wali Kota tersebut berujung antiklimaks. Saat Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Setda Sungai Penuh, Suharyadi, dihubungi pada Sabtu (6/6), ia memilih bungkam seribu bahasa. Pertanyaan konfirmasi yang diajukan jurnalis sama sekali tidak direspons, memicu spekulasi bahwa ada hal krusial yang sengaja ditutupi dari publik.
Sikap tertutup jajaran Pemkot Sungai Penuh ini langsung menuai kritik keras dari kalangan aktivis setempat. Jazuar, seorang aktivis dari Kerinci, menilai aksi bungkam Prokopim di tengah instruksi langsung Wali Kota adalah anomali besar yang patut dicurigai.
"Ya kenapa harus bungkam? Kan Wali Kota Sungai Penuh sudah memberikan instruksi jelas ke Prokopim saat dikonfirmasi," cetus Jazuar, Senin (8/6/2026).
Jazuar menduga kuat bahwa alasan Perwako sedang digodok yang dilontarkan pihak RSUD hanyalah dalih untuk mengulur waktu demi menutupi kelalaian administrasi atau bahkan ketiadaan anggaran.
"Apa mungkin Perwako terkait dana jasa medis itu sebenarnya belum dibuat sama sekali? Sikap bungkam ini justru mengonfirmasi kecurigaan bahwa ada masalah serius dalam tata kelola penyesuaian dana jasa medis nakes kita," tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, para tenaga medis di RSUD Mayjen H.A. Thalib masih berada dalam ketidakpastian, bekerja di garda terdepan kesehatan tanpa kejelasan kapan keringat mereka akan dibayar. (Feng/Ep)
