JAMBICYBER.ID, KERINCI - Kabut ketidakpastian tengah menyelimuti ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kabupaten Kerinci, Jambi. Selama tiga bulan terakhir, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang menjadi tumpuan ekonomi para abdi negara tersebut urung cair. Kondisi ini dipicu oleh upaya pengusulan tunjangan baru oleh beberapa dinas yang justru berujung penolakan dari Kementerian Keuangan, sehingga menghambat skema pencairan yang telah ditetapkan sebelumnya.
Hingga pertengahan April 2026, jeritan para ASN di Kerinci kian nyaring terdengar. Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa upaya penambahan tunjangan baru yang diajukan ke pusat tidak berjalan mulus karena dianggap tidak selaras dengan regulasi kemampuan keuangan daerah. Ironisnya, ambisi birokrasi tersebut justru mengorbankan hak dasar ribuan pegawai yang bergantung pada TPP untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Aktivis Kerinci, Edward P, menyuarakan kritik tajam atas fenomena ini. Menurut laporan yang ia terima, terdapat lebih dari 3.000 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Kerinci yang hingga kini belum menerima haknya selama satu kuartal.
"Sangat miris melihat fenomena ini. Sistem pemerintahan saat ini terlihat sangat kacau. Fokus pemerintah daerah seolah terpecah antara mengejar penyesuaian baru dan mengelola hak yang sudah ada," ujar Edward, Jumat (17/6/2026).
Edward menegaskan bahwa tertundanya TPP bukan sekadar urusan administratif, melainkan menyentuh martabat dan kelangsungan hidup keluarga ASN. Ia menilai kepemimpinan daerah saat ini sedang diuji dalam menyeimbangkan ambisi kebijakan dengan realitas anggaran.
"Bupati dan Wakil Bupati harus segera mencari jalan keluar. Jika hanya berdiam diri, ketegangan di internal pemerintahan ini bisa memantik hal-hal yang tidak diinginkan," tegasnya.
Sorotan kini tertuju sepenuhnya pada Bupati Kerinci, Monadi, dan Wakil Bupati, Murison. Keduanya dinilai perlu menunjukkan sikap cekatan dalam mengurai benang kusut di internal pemerintahan, terutama terkait penyesuaian kemampuan keuangan daerah yang menjadi batu sandungan utama.
Absennya kabar pasti mengenai jadwal pencairan menciptakan persepsi publik bahwa pemerintah daerah kurang berempati terhadap nasib bawahannya. Di tengah tuntutan profesionalisme, kegagalan dalam manajemen penggajian dan tunjangan dianggap sebagai rapor merah bagi tata kelola birokrasi.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Sekretariat Daerah maupun Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kerinci mengenai langkah konkret untuk mengatasi kebuntuan di Kementerian Keuangan tersebut.
Persoalan ini menjadi ujian berat bagi pasangan pemimpin Kerinci untuk membuktikan apakah mereka mampu menata kembali sistem pemerintahan yang dinilai sedang goyah, atau justru membiarkan keresahan ASN kian berlarut tanpa kepastian. (Feng/Ep)
