JAMBICYBER.ID, SUNGAI PENUH - Di koridor-koridor Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mayjen H.A. Thalib, Kota Sungai Penuh, kecemasan menjalar lebih cepat ketimbang kepastian. Ratusan tenaga medis yang menjadi garda terdepan pelayanan kesehatan kini harus menelan pil pahit. Hak atas jasa medis mereka yang tak kunjung cair, diduga kuat sengaja dikorbankan demi memuluskan sebuah proyek fisik: pengadaan instalasi listrik di rumah sakit pelat merah tersebut.
Penelusuran Jambicyber.id mengindikasikan adanya manuver anggaran sepihak yang dilakukan oleh manajemen rumah sakit. Mandeknya pencairan hak para nakes ini disinyalir bukan karena ruwetnya birokrasi atau Peraturan Wali Kota (Perwako) yang belum rampung, melainkan akibat adanya pengalihan dana operasional.
Seorang sumber terpercaya yang mengetahui sengkarut ini, sebut saja Mr. X membisikkan bahwa ada aroma penyimpangan anggaran yang menyengat di balik meja direksi. "Kemungkinan besar dana jasa medis itu susah dibayarkan karena puluhan persen dari total dana tersebut sudah terpakai untuk proyek instalasi listrik di RSUD," ujarnya awal pekan ini.
Dugaan pengalihan sepihak hingga hampir separuh dari total hak tenaga medis ini sontak memicu gelombang kritik tajam. Kebijakan manajemen yang dipimpin oleh Direktur Utama RSUD yang baru, dr. Rofi Irman, dinilai telah mencederai rasa keadilan dan menabrak skala prioritas kemanusiaan.
Sikap manajemen RSUD Mayjen H.A. Thalib memantik reaksi keras dari lingkaran aktivis di Kerinci dan Sungai Penuh. Langkah jajaran direksi yang memilih bungkam alih-alih memberikan klarifikasi transparan dianggap sebagai potret kepemimpinan yang bebal dan tidak peka.
Aktivis kemanusiaan wilayah Kerinci-Sungai Penuh, Jazuar, mengecam keras prioritas anggaran yang diambil oleh pihak rumah sakit. Menurutnya, manajemen telah menutup mata terhadap jeritan para staf bawahannya yang setiap hari berhadapan langsung dengan pasien.
"Miris kita melihat kejadian hari ini. Entah apa yang mereka pikirkan," cecar Jazuar, Kamis (18/6/2026). "Kenapa tidak menyelesaikan masalah dana jasa medis tersebut terlebih dahulu?"
Jazuar menilai, sikap defensif dr. Rofi Irman yang baru seumur jagung menjabat sebagai Dirut, justru menjadi preseden buruk. Di saat performa profesionalitas nakes dituntut tinggi, hak dasar mereka justru digantung tanpa kepastian yang jelas karena anggaran "dikuras" untuk proyek fisik.
"Jangan tutup mata terkait dana jasa medis, Pak Dirut. Coba lihat anggotamu sedang menjerit saat ini," ketus Jazuar.
Ia menambahkan bahwa polemik ini merupakan ujian perdana sekaligus tantangan moral bagi sang Dirut baru. "Sibuk ngurus proyek, dana jasa medis sampai sekarang tak ada kabar. Apa yang sebenarnya ditutupi oleh Dirut RSUD Sungai Penuh?"
Hingga laporan ini diturunkan, upaya konfirmasi yang dilayangkan kepada Direktur Utama RSUD Mayjen H.A. Thalib, dr. Rofi Irman, belum membuahkan hasil. Pertanyaan konkret mengenai kebenaran alokasi puluhan persen dana jasa medis yang dialirkan ke proyek listrik tersebut hanya membentur dinding gerilya bungkam.
Di tengah bungkamnya otoritas rumah sakit, desas-desus di kalangan nakes kian kencang. Mereka kini terjebak dalam ketidakpastian; merawat yang sakit di bawah bayang-bayang hak mereka yang terus 'disetrum' untuk mendanai proyek fisik yang urgensinya dipertanyakan. (Feng/Ep)
