JAMBICYBER.ID, SUNGAI PENUH - Dunia pendidikan Kota Sungai Penuh kembali tercoreng. Menjelang hari raya Idulfitri 1447 H, sebuah fenomena mencengangkan mencuat ke publik: dugaan praktik pungutan liar (pungli) sistematis dalam penyaluran dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD, Kamis (12/3/2026).
Bukan dalam bentuk uang tunai secara langsung, modus yang beredar kali ini tergolong unik namun ironis. Para pengelola pendidikan diduga diwajibkan menyetor minuman kaleng sebagai mahar untuk mendapatkan rekomendasi pencairan dana BOP.
Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa proses pencairan dana bantuan pemerintah tersebut tidak bisa berjalan mulus tanpa adanya surat rekomendasi. Namun, untuk mengantongi lembaran kertas sakti itu, pihak sekolah disinyalir harus menyerahkan minimal dua dus minuman kaleng.
Lebih mengejutkan lagi, lokasi penampungan "upeti" cair ini diduga dipusatkan di TK ABA Sungai Bungkal. Nama Kepala Bidang (Kabid) PAUD, Mira, terseret pusaran dugaan ini sebagai pihak yang bertanggung jawab atas proses birokrasi tersebut.
Dugaan praktik korupsi skala kecil (petty corruption) ini memicu reaksi keras dari pegiat sosial. Yolan, seorang aktivis di Sungai Penuh, menyebut kejadian ini sebagai penghinaan terhadap marwah pendidikan.
"Ini menambah catatan hitam pengelolaan dana BOP di Sungai Penuh. Bagaimana mungkin dana yang seharusnya untuk menunjang operasional sekolah justru dikorupsi dengan modus upeti minuman?" tegas Yolan.
Ia mendesak agar otoritas tertinggi di Kota Sungai Penuh tidak tinggal diam melihat fenomena yang memalukan ini.
Lebih lanjut, Yolan meminta Walikota Sungai Penuh segera turun tangan melakukan sidak dan evaluasi jabatan, serta Aparat Penegak Hukum (APH) diminta segera memanggil Kabid PAUD untuk diklarifikasi secara hukum.
Hingga berita ini ditayangkan, Kabid PAUD, Mira, belum memberikan tanggapan resmi terkait tudingan miring yang mengarah kepadanya. Upaya konfirmasi terus dilakukan untuk mendapatkan kejelasan mengenai prosedur rekomendasi BOP yang mendadak "beraroma" minuman kaleng tersebut.
Publik kini menunggu, apakah Walikota Sungai Penuh akan mengambil tindakan tegas, atau membiarkan praktik "upeti hari raya" ini menjadi tradisi gelap di lingkungan dinas pendidikan? (Feng/Ep)
