JAMBICYBER.ID, KERINCI – Integritas birokrasi di Kabupaten Kerinci tengah berada di titik nadir. Buntut dari video Bupati Kerinci, Monadi, sebelum ini, yang diduga memberikan pernyataan kontroversial terkait praktik gratifikasi, gelombang desakan agar Aparat Penegak Hukum (APH) turun tangan semakin menguat.
Aktivis Kerinci, Yolan, secara terbuka mengkritik keras sikap pemimpin daerah tersebut. Menurutnya, pernyataan bupati yang seolah membenarkan praktik pungutan tidak resmi dalam layanan administrasi adalah "sisi gelap" yang tidak boleh ditoleransi.
Persoalan ini nyatanya tidak hanya berhenti pada level kecamatan. Yolan mengungkapkan adanya laporan dari sumber internal yang menyebutkan bahwa praktik "uang pelicin" diduga telah menjadi budaya di berbagai instansi Pemerintah Kabupaten Kerinci selama puluhan tahun sampai saat ini.
"Saya menerima laporan via Telepon WhatsApp pukul 22.03 WIB dari narasumber yang meminta identitasnya dirahasiakan. Ia membeberkan bahwa hampir seluruh urusan agar lancar wajib disertai 'amplop bawah meja'," ujar Yolan pada Minggu (8/3/2026).
Berdasarkan keterangan yang dihimpun, praktik lancung ini diduga menjalar ke sejumlah dinas strategis di lingkup Pemkab Kerinci, seperti Inspektorat, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKAD), serta masih ada dinas lain.
Lebih mengejutkan lagi, tarif untuk memuluskan administrasi ini disebut-sebut bervariasi tergantung urgensi masalah. Untuk urusan kategori penting, oknum diduga mematok biaya sekitar Rp tiga juta hingga Rp lima juta. Sementara untuk kasus yang dianggap sangat mendesak atau bermasalah dari level bawah, nominalnya bisa menembus angka puluhan juta rupiah.
"Ini bukan sekadar soal nominal yang bervariasi, tapi soal rusaknya sistem. Wajar saja jika Bupati Kerinci secara vulgar menyinggung hal tersebut, karena mungkin ini sudah dianggap hal lumrah oleh pemimpin," tegas Yolan.
Yolan mendesak pihak Kepolisian dan Kejaksaan untuk segera melakukan investigasi mendalam berdasarkan bukti video dan laporan masyarakat yang ada. Ia menilai, pembiaran terhadap praktik gratifikasi ini hanya akan semakin menyengsarakan masyarakat Kerinci dan merusak citra ASN.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Kabupaten Kerinci belum memberikan klarifikasi resmi terkait tudingan serius yang dilontarkan oleh aktivis tersebut mengenai dugaan pungli sistemik di berbagai dinas. (Feng/Ep)
