JAMBICYBER.ID, BATANGHARI – Ratusan warga Desa Benteng Rendah, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, menggelar aksi demonstrasi damai di Kantor Bupati Batanghari pada hari ini, menuntut agar Kepala Desa (Kades) mereka, Herman Pathi, segera diberhentikan dari jabatannya, Senin (24/11/2025).
Massa menuding Kades Herman Pathi telah melakukan tindakan tidak transparan dalam pengelolaan anggaran dana desa serta memanipulasi data terkait kontrak kerja.
Isu krusial yang paling disoroti adalah ketidakjelasan kontrak kerjasama antara desa dengan perusahaan tambang batubara, PT. Bangkit Energi Indonesia (BEI), yang telah beroperasi sejak tahun 2023.
Koordinator aksi, M. Amin Mulian, dalam orasinya menegaskan bahwa masyarakat telah kehilangan kepercayaan total terhadap kepemimpinan Kades Herman Pathi.
“Masyarakat meminta Bupati Batanghari agar segera memberhentikan Kades Herman Pathi dari jabatannya. Selama menjabat, ia tidak transparan dalam penggunaan anggaran dana apa pun di desa. Selain itu, Kades juga telah memanipulasi data dan tidak transparan dalam kontrak kerja Tanah Kas Desa (TKD) dengan PT. Bangkit Energi Indonesia,” ujar Amin.
Amin Mulian secara spesifik menyebutkan bahwa ketidaktransparanan tersebut mencakup dana penjualan galian tanah dan dana fee kontrak bulanan batubara. Kerahasiaan kontrak ini menimbulkan kecurigaan kuat masyarakat bahwa telah terjadi praktik merugikan keuangan desa.
Kedatangan masyarakat Benteng Rendah diterima langsung oleh Inspektur Inspektorat Batanghari, Muhammad Rokim, SE, CGCAE, FRMP, yang mewakili Bupati Batanghari. Berkas laporan resmi dari masyarakat telah diterima, disaksikan oleh perwakilan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), Kepolisian Sektor (Polsek) Mersam, dan Satpol PP.
Dalam tanggapannya, Inspektur Muhammad Rokim berjanji bahwa laporan tersebut akan segera diproses.
“Dengan adanya laporan ini, kami akan segera memprosesnya. Untuk itu, masyarakat diharapkan bersabar. Kami akan turun melakukan audit investigasi desa pada Kamis, 27 November 2025,” janji Rokim.
Ia menambahkan bahwa akan langsung menyampaikan tuntutan ini kepada Bupati.
Meskipun mendapat janji akan dilakukan audit, massa aksi tetap kekeh menuntut agar Kades Herman Pathi segera dinonaktifkan dari jabatannya, mengingat banyak pertanyaan mendasar terkait TKD dan kontrak kerja yang belum terjawab. Walau dengan jawaban yang dianggap kurang memuaskan, massa aksi akhirnya membubarkan diri secara tertib dan damai. (Red/Gus)
