JAMBICYBER.ID, KOTA JAMBI — Isu sensitif tengah mengemuka di lingkungan Pemerintah Kota Jambi. Dendi Ridho, seorang aktivis mahasiswa, menyoroti dugaan adanya pengaturan satu pintu dalam distribusi dana publikasi media yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Jambi.
Dugaan ini dinilai mengancam prinsip transparansi dan pemerataan informasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yaitu keterbukaan informasi oleh instansi pemerintah (termasuk OPD) dan hak publik atas informasi tersebut.
Menurut Dendi, praktik tersebut berpotensi membuat beberapa OPD terkesan tidak aktif atau bahkan tidak bekerja.
“Tanpa dukungan anggaran publikasi, kinerja OPD bisa tidak terlihat oleh publik. Padahal mereka mungkin saja bekerja keras di lapangan,” ujarnya kepada media, Senin (4/9/2025).
Dendi menilai kondisi ini tidak hanya merugikan OPD yang tidak mendapat alokasi anggaran, tapi juga berdampak buruk pada citra pemerintahan secara keseluruhan.
Ia mendorong agar Wali Kota Jambi segera mengambil sikap tegas atas persoalan ini.
“Jika Wali Kota tidak segera bertindak, maka masyarakat akan menilai pemerintah ini pasif dan tidak bekerja. Padahal masalah utamanya hanya soal distribusi publikasi yang tidak merata,” tegasnya.
Lebih jauh, Dendi mengungkap adanya ketakutan di kalangan OPD yang tidak memiliki anggaran publikasi. Ia menyebut bahwa beberapa pejabat enggan mengungkapkan permasalahan secara terbuka karena takut mendapat tekanan, diduga berasal dari inisial AB, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Kominfo Kota Jambi.
“Ini bukan soal suka atau tidak suka kepada individu, tapi soal tata kelola informasi yang sehat dalam pemerintahan. Jangan sampai ada OPD yang lumpuh secara informasi hanya karena takut bersuara,” lanjut Dendi.
Ia menegaskan, dana publikasi seharusnya tersedia secara merata untuk semua OPD, agar masyarakat bisa melihat secara langsung kinerja setiap instansi dalam mendukung visi dan misi Wali Kota Jambi.
Transparansi dan pemerataan anggaran publikasi, menurut Dendi, adalah bagian penting dari upaya membangun pemerintahan yang terbuka dan akuntabel.
“Publikasi itu bukan hanya soal pencitraan. Ini menyangkut hak masyarakat untuk tahu apa yang sedang dilakukan oleh pemerintahnya,” pungkasnya.
