JAMBICYBER.ID, JAMBI – Ketua Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Keluarga Alumni Lembaga Ketahanan Nasional (IKAL Lemhannas) Provinsi Jambi periode 2025–2030.
Usman Ermulan, menekankan pentingnya konsolidasi anggota dan peran strategis alumni Lemhannas dalam memperkuat ketahanan nasional, terutama ketahanan ekonomi daerah.
“Langkah awal kita adalah menghimpun kembali para alumni Lemhannas yang selama ini tercerai-berai di Jambi. Kita akan rapikan keanggotaan dan membuka pendaftaran resmi,” kata Usman saat diwawancara, Kamis (25/07/25).
Menurutnya, DPD IKAL Jambi juga akan menyiapkan sistem pendataan anggota yang selama ini belum terorganisasi dengan baik.
“Selama ini tidak ada data yang pasti. Hanya satu dua saja yang terlihat. Padahal banyak alumni yang tersebar di kota dan daerah,” katanya.
Selain konsolidasi internal, ia menyebut DPD IKAL Lemhanas Jambi akan mendorong pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) untuk memilih Ketua Umum DPP IKAL yang mampu menggerakkan organisasi ke arah penguatan ketahanan nasional.
“Ini masalah ketahanan nasional, ketahanan negara, termasuk ketahanan ekonomi dan sebagainya. Kalau ekonomi kita bobrok, hancur, habis negara ini,” bebernya.
“Betul kan? Bagaimana kita hidup? Apakah kembali menjadi negara jajahan? Nggak mungkin, kita harus pertahankan republik ini,” tambahnya.
Ia juga menyoroti minimnya pemahaman generasi muda tentang ketahanan nasional. Dulu, kata dia, mahasiswa masih mendapatkan kuliah kewiraan.
“Kalau dulu di mahasiswa, kita ada kuliah-kuliah, kewiraan. Itu dalam ketahanan nasional juga. Sekarang tidak ada, Padahal ini penting untuk keberlanjutan bangsa dan negara,” katanya.
Adapun, kondisi ekonomi daerah, Usman menyebut Provinsi Jambi memiliki kekayaan besar, termasuk potensi kelapa sawit yang mencapai 1,3 juta hektar dan sumber daya batu bara. Namun, menurutnya, belum dimaksimalkan untuk mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD).
“Jika harga sawit jatuh atau terjadi konflik, masyarakat kita yang mayoritas hidup dari sawit akan terpukul. Kita harus perjuangkan ekonomi rakyat,” katanya.
Selaku mantan anggota DPR RI itu juga menyinggung soal keterbatasan fiskal pemerintah pusat. Ia menyebut saat ini APBN mengalami defisit Rp 624 triliun, ditambah utang luar negeri yang harus dibayar tahun ini mencapai Rp 500 miliar.
“Apa yang mau di drop lagi ke daerah? Yang itu defisit, karena dana pusat tidak turun,” kata Usman.
Ia mendorong kepala daerah agar lebih proaktif menggali potensi ekonomi daerah tanpa selalu mengandalkan dana pusat.
“Daerah harus cari sendiri, dengan kekayaan yang ada ini (Jambi/red), kepala daerah harus berpikir, bagaimana aset daerah bisa berkembang, supaya bisa meningkatkan APBN,” bebernya.
“Kalau bisa utang di luar negeri, boleh saja, asal sanggup bayar. Jadi jangan negara yang digadaikan. Kepala daerah harus putar otak bagaimana menggali sumber-sumber ekonomi yang ada di daerah untuk menghasilkan PAD,” tambahnya.
