Skandal Dana BOP Sungai Penuh: Modus Minuman Kaleng dan Dugaan Pungli 5 Persen Terkuak

JAMBICYBER.ID, SUNGAI PENUH – Isu tak sedap menghantam pengelolaan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD dan PKBM di Kota Sungai Penuh. Muncul dugaan kuat adanya praktik pungutan liar (pungli) dengan modus pemberian barang hingga pemotongan persentase dana setelah cair yang melibatkan oknum di Dinas Pendidikan, Minggu (15/3/2026). 

Informasi yang dihimpun tim di lapangan menyebutkan bahwa proses pencairan dana BOP diduga tidak berjalan mulus tanpa adanya 'pelicin'. Serta dengan mekanisme pemberian dua dus minuman kaleng yang disinyalir menjadi syarat tidak tertulis demi mendapatkan rekomendasi pencairan dana bagi TK/PAUD tersebut.

Namun, kejutan tidak berhenti di situ. Penelusuran lebih dalam mengungkap adanya dugaan konspirasi yang lebih terstruktur.

Selain 'upeti' fisik, muncul kabar mengenai pemotongan dana tunai setelah anggaran masuk ke rekening sekolah. Skemanya cukup signifikan mulai dari TK/PAUD diduga dipotong sebesar 2 hingga 3 persen, dan PKBM diduga dipotong sebesar persen.

Angka ini diprediksi terkumpul dalam jumlah besar jika diakumulasikan dari seluruh lembaga penerima bantuan dana BOP di Kota Sungai Penuh.

Menanggapi isu panas tersebut, Kasi Kesiswaan Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh berinisial AP membantah keras tudingan yang mengarah kepada dirinya. Saat dikonfirmasi pada Jumat (14/3/2026) malam, AP menegaskan bahwa sistem transfer dana sudah sesuai aturan.

"Tidak ada potongan terkait dana BOP. Uang tersebut langsung masuk rekening. Jangan membuat berita yang tidak pasti yang mencemarkan nama baik," ungkap AP melalui pesan WhatsApp.

Menariknya, setelah konfirmasi tertulis, AP dilaporkan menghubungi pihak media melalui sambungan telepon WhatsApp. Dalam percakapan tersebut, oknum pejabat ini diduga berupaya meredam agar informasi ini tidak mencuat ke permukaan.

Muncul dugaan kuat bahwa ada kekhawatiran jika persoalan ini sampai ke telinga Wali Kota dan pimpinan tertinggi di kedinasan. Alih-alih memberikan klarifikasi transparan, sikap defensif dan nada tinggi justru ditunjukkan saat proses konfirmasi berlangsung.

Publik kini menunggu langkah tegas dari Pemerintah Kota Sungai Penuh dan pihak berwenang untuk mengaudit aliran dana BOP tersebut guna memastikan hak pendidikan anak usia dini tidak dipangkas oleh oknum yang mencari keuntungan pribadi. (Red/Feng)