Rapor Merah Monadi-Murison: Kerinci Gelap! Rakyat 'Mati Suri' Pejabat Berpesta

JAMBICYBER.ID, KERINCI – Genap satu tahun lebih kepemimpinan Bupati Kerinci, Monadi, dan Wakil Bupati, Murison, menuai rapor merah dari elemen masyarakat. Alih-alih merealisasikan janji politik yang muluk, duet pimpinan daerah ini dinilai lebih asyik terjebak dalam pusaran seremoni ketimbang menyentuh akar persoalan rakyat.

Aktivis Kerinci, Edward Pradana, melemparkan kritik pedas terhadap kinerja pemerintah daerah yang dianggapnya "mati suri" dalam hal pembangunan substansial. Menurutnya, wajah Kabupaten Kerinci hari ini hanyalah panggung sandiwara pejabat yang jauh dari realitas pahit di lapangan.

Salah satu poin paling krusial yang disorot adalah kegagalan total jargon "Pejuang Petani". Slogan yang dahulu menjadi magnet suara saat kampanye kini dianggap tak lebih dari sekadar "pemanis bibir".

"Kami melihat dengan mata terbuka, begitu juga masyarakat. Tidak ada pembangunan yang menyentuh langsung. Jargon Pejuang Petani itu nol besar!" tegas Edward, Kamis (9/4/2026).

Kritik ini bukan tanpa alasan. Edward menunjuk fakta miris di Kecamatan Air Hangat dan Depati Tujuh, di mana lahan pertanian persawahan masih terus dihantui kekeringan tanpa solusi konkret dari pemerintah. Petani dibiarkan berjuang sendiri di tengah janji-janji yang menguap.

Tak hanya sektor pertanian, kepemimpinan Monadi-Murison juga dinilai kurang bernyali dalam memperjuangkan infrastruktur vital, salah satunya jalan Ranah Pemetik. Edward menyayangkan sikap Bupati dan Wakil Bupati yang terkesan "cuci tangan" dan membiarkan sorotan tajam hanya tertuju pada Gubernur Jambi.

"Seharusnya Bupati dan Wakil Bupati pasang badan. Ini daerah mereka, tapi mereka tampak tidak peduli. Kepemimpinan mereka gagal menjalankan visi dan misi," tambahnya.

Ironi semakin tajam ketika menilik gaya hidup birokrasi. Di saat persoalan penertiban kios pasar rakyat tidak memiliki kejelasan dan tindakan nyata (zonk), anggaran untuk jamuan justru membengkak hingga menyentuh angka Rp1,3 miliar.

Pemerintah Kabupaten Kerinci dituding hanya mampu memberikan surat pemberitahuan tanpa nyali untuk melakukan eksekusi lapangan. 

Alhasil, publik melihat adanya ketimpangan yang melukai rasa keadilan dalam masalah rakyat yang hanya berujung pada tumpukan kertas pemberitahuan, dan serta menikmati fasilitas pejabat dengan anggaran miliaran rupiah.

Menutup pernyataannya, Edward menilai kepemimpinan hari ini telah menutup telinga dari kritik bawah. Ada kesan kuat bahwa pemegang kekuasaan lebih sibuk dengan urusan pribadi dan kenyamanan jabatan daripada membenahi pelayanan publik yang kian merosot.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Pendopo Bupati Kerinci terkait rapor merah dan kritik tajam yang dilayangkan oleh aktivis tersebut. Masyarakat kini hanya bisa menunggu: apakah di sisa masa jabatan ini akan ada gebrakan nyata, ataukah Kerinci tetap akan berjalan di tempat dalam bayang-bayang seremonial? (Feng/Ep)