Aroma Busuk di Balik Proyek Sanitasi Tebo: Anggaran Siluman, Hasil Swakelola Cuma Asal Jadi?
JAMBICYBER.ID, TEBO - Program bantuan sanitasi yang seharusnya meningkatkan taraf hidup masyarakat di Kabupaten Tebo kini justru menuai polemik. Proyek WC komunal yang dikucurkan melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tebo diduga kuat menjadi proyek "asal jadi" dan terbengkalai, meninggalkan kekecewaan mendalam bagi warga penerima manfaat.
Kondisi di lapangan menunjukkan pemandangan yang kontras dengan tujuan awal program. Fasilitas yang seharusnya menjadi solusi sanitasi sehat justru dibangun jauh dari pemukiman warga dan dalam kondisi yang sangat tidak layak huni.
Dedi, seorang warga Kelurahan Tebing Tinggi yang terdaftar sebagai penerima bantuan, membeberkan fakta miris di balik pembangunan fasilitas tersebut. Menurutnya, bangunan yang berdiri saat ini jauh dari kata selesai.
"Rumah saya dapat bantuan komunal, tapi tidak kami pergunakan. Kloset tidak dipasang, bangunan juga tidak dilantai. Kondisinya seperti terbengkalai," ungkap Dedi dengan nada kecewa (24/04/2026).
Yang lebih mengejutkan adalah pengakuan Dedi mengenai minimnya material yang digunakan selama proses konstruksi. Ia menyebutkan pembangunan hanya bermodalkan satu kotak bangunan berbahan seng, satu karung kecil pasir dan dua kantong plastik (sangkek) semen.
Akibat pengerjaan yang serampangan dan tidak kunjung rampung sejak tahun 2025, sisa-sisa material kini dilaporkan habis tersapu air hujan. Fasilitas yang diharapkan membawa manfaat kesehatan kini hanya menjadi monumen besi tua di tengah lahan kosong.
Selain masalah fisik bangunan, transparansi program ini juga menjadi sorotan. Dedi menegaskan bahwa jika bantuan ini bersifat swakelola, masyarakat sama sekali tidak dilibatkan atau diberi tahu mengenai besaran anggaran yang dialokasikan.
"Kalau seperti ini, untuk apa kami mendapatkan bantuan WC komunal? Kami berharap pemerintah memberikan bantuan yang benar-benar layak, bukan asal jadi," pungkasnya.
Mangkraknya proyek sanitasi ini memicu pertanyaan besar mengenai fungsi pengawasan di Dinas PUPR Kabupaten Tebo. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait mengenai alasan penghentian pengerjaan maupun mekanisme pertanggungjawaban anggaran proyek tahun 2025 tersebut.
Masyarakat kini mendesak aparat penegak hukum dan inspektorat untuk turun tangan memeriksa dugaan penyelewengan dana bantuan sanitasi yang justru membebani warga, alih-alih membantu mereka. (Wal)