JAMBICYBER.ID, SUNGAI PENUH – Pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Ketahanan Pangan bagi 65 desa di Kota Sungai Penuh yang digelar di Jambi pada 7-9 Oktober 2025 lalu, dengan anggaran mencapai lebih kurang Rp1 miliar menuai kritik keras dan kekhawatiran publik.
Kegiatan yang menyedot dana fantastis ini dikhawatirkan hanya menjadi ajang pemborosan anggaran tanpa memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Sorotan tajam ini datang dari aktivis Sungai Penuh, Fadil M, yang mendesak perlunya audit terhadap output dan transparansi kegiatan tersebut.
“Jangan sampai anggaran banyak habis dengan kegiatan bimtek tersebut, tapi hasilnya tidak ada. Hanya membuat rugi negara saja,” tegas Fadil, Selasa (14/10).
Fadil mengakui bahwa agenda Bimtek Ketahanan Pangan memiliki aspek positif, namun ia menekankan bahwa keberhasilan kegiatan diukur dari kesesuaian prosedur dan manfaat konkret yang dihasilkan.
“Kegiatannya positif, namun dalam proses kegiatan harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Jangan ada pelanggaran dalam aturan agar tidak menjadi persoalan di kemudian hari,” jelasnya.
Kecurigaan publik semakin menguat setelah adanya respons mengejutkan dari pihak pelaksana kegiatan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kota Sungai Penuh.
Saat dikonfirmasi mengenai output yang diharapkan dari Bimtek Ketahanan Pangan, Kepala Bidang (Kabid) Pemberdayaan Masyarakat Dinas PMD Kota Sungai Penuh, Zaini, memberikan jawaban yang mengundang tanya.
“Maaf saya tidak tahu, konfirmasi di sini,” ujar Zaini.
Diduga, ia mengarahkan awak media ke pihak lain untuk mengonfirmasi kegiatan tersebut. Bahkan, ia menambahkan respons aneh, “Mungkin sebelumnya awak sudah tahu,” yang justru menimbulkan keraguan besar atas penguasaan substansi kegiatan oleh pejabat pelaksana.
Fadil M menilai bahwa sikap Kabid PMD yang terkesan lepas tangan dan tidak mengetahui secara pasti output dari kegiatan yang ia selenggarakan merupakan indikasi adanya kejanggalan serius.
“Hal ini menambah kecurigaan. Sebagai pelaksana malah tidak tahu tentang output kegiatan tersebut,” kata Fadil.
“Jadi kami merasa ada yang aneh terkait persoalan kegiatan tersebut. Hal ini menjadi teka-teki besar,” tambahnya.
Ketidakjelasan output dari Bimtek bernilai miliaran rupiah ini menimbulkan kekhawatiran serius bahwa dana negara telah dihamburkan tanpa pertanggungjawaban hasil yang jelas.
Publik menuntut agar Pemerintah Kota Sungai Penuh segera memberikan penjelasan transparan dan memastikan bahwa setiap rupiah anggaran yang dikeluarkan harus berbanding lurus dengan peningkatan kualitas hidup dan ketahanan pangan masyarakat di 65 desa yang menjadi sasaran. (*/red).
