JAMBICYBER.ID, JAKARTA – Rapat kerja Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dengan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) pada Rabu kemarin berlangsung tegang. Ketua Komisi IV, Siti Hediati Hariyadi, atau yang akrab disapa Titiek Soeharto, melayangkan teguran keras kepada Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni, terkait dugaan praktik pembalakan liar atau illegal logging yang dinilai menjadi pemicu utama bencana banjir dan tanah longsor, khususnya di wilayah Sumatera.
Titiek Soeharto secara tegas menuntut penghentian total seluruh praktik penebangan pohon berukuran besar. Kemarahan Titiek dipicu oleh laporan yang menyebutkan adanya aktivitas pengangkutan kayu besar oleh perusahaan tak lama setelah bencana alam melanda kawasan tersebut.
“Saya minta cari tahu siapa perusahaan itu. Dan tolong jangan ada lagi pohon besar ditebang. Hentikan semua ini,” ujar Titiek dengan nada tinggi, mendesak Kemenhut untuk bertindak cepat dan transparan, Rabu (10/12/2025).
Lebih lanjut, Titiek juga menyoroti lemahnya fungsi pengawasan dan kebijakan yang ada. Ia menilai kebijakan moratorium penebangan hutan yang telah berjalan selama ini tidak efektif dalam mencegah kerusakan lingkungan.
Selain illegal logging, Titiek juga menyoroti praktik pembukaan lahan (land clearing) secara masif untuk kepentingan perkebunan dan pertambangan. Menurutnya, praktik ini telah menyebabkan deforestasi yang parah, menjadikan hutan semakin gundul dan rentan terhadap bencana.
Menanggapi desakan dan teguran dari Komisi IV DPR, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyatakan kesiapannya untuk melakukan investigasi menyeluruh. Investigasi ini akan fokus pada tumpukan kayu gelondongan yang dilaporkan ditemukan memenuhi rumah warga dan aliran sungai pascabencana.
Raja Juli menjelaskan, pihaknya telah mengerahkan pesawat nirawak (drone) untuk menelusuri alur Daerah Aliran Sungai (DAS). Tujuannya adalah untuk memetakan dan memastikan secara akurat asal-usul kayu-kayu tersebut.
“Investigasi tuntas akan kami lakukan. Kami berkomitmen untuk memberantas illegal logging dan memastikan sanksi tegas bagi perusahaan atau oknum yang terbukti melanggar,” tegas Raja Juli.
