JAMBICYBER.ID, KERINCI – Dugaan transaksi penyetoran fee proyek yang bersumber dari dana Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD Kabupaten Kerinci mencuat ke publik. Kuat dugaan, seluruh anggota dewan Kerinci terlibat dalam praktik amplop ucapan terima kasih atau suap terkait ratusan paket proyek yang diajukan ke berbagai instansi.
Ketua DPRD Kabupaten Kerinci, Irwandri, merespons keras dugaan ini dengan melempar tanggung jawab kepada setiap anggota dewan. Ia menyatakan anggota yang terbukti meminta fee proyek Pokir harus bertanggung jawab secara pribadi.
“Saya sudah menyampaikan di dalam pertemuan dengan seluruh anggota DPRD saat rapat. Bagi yang meminta fee proyek Pokir silakan bertanggung jawab sendiri,” tegas Irwandri, Kamis (23/10).
Irwandri menekankan bahwa proyek Pokir dewan tidak boleh ada suap atau amplop sebagai ucapan terima kasih. Pihaknya juga mengklarifikasi jumlah paket Pokir yang diajukan.
“Pengajuan Pokir DPRD Kabupaten Kerinci lebih kurang 600 paket dan bukan 200 paket yang tersebar ke seluruh Dinas Kabupaten Kerinci,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa pengajuan tersebut masih baru dan belum diketahui berapa yang akan terealisasi.
Irwandri mempersilakan masyarakat untuk melaporkan oknum anggota dewan jika menemukan transaksi Pokir yang dilengkapi dengan bukti.
Di sisi lain, respons berbeda ditunjukkan oleh jajaran pimpinan dewan lainnya. Wakil Ketua DPRD Surmila saat dikonfirmasi terkait dugaan transaksi fee proyek Pokir yang disebut berjumlah lebih dari dua ratus paket itu mengaku tidak memiliki informasi tersebut.
“Saya tidak mengetahui informasi itu, dan sampai sejauh ini belum tahu,” ujar Sarmila.
Keterangan yang saling bertolak belakang ini menuai sorotan dari kalangan aktivis. Aktivis Kerinci, Fadil M, merasa heran atas pengakuan Wakil Ketua DPRD yang tidak mengetahui terkait pengusulan Pokir dewan.
“Kalau untuk Pokir Dewan, Wakil Ketua Dewan tidak tahu rasanya aneh bagi kami,” ungkap Fadil.
Ia menduga persoalan fee proyek yang berbentuk amplop mungkin saja tidak diketahui kebenarannya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD lainnya, Boy Edward, memilih bungkam dan enggan menanggapi dugaan tersebut. (red/feng)
